KENDAL – Penerapan budaya non tunai Lapas Terbuka Kendal diganjar penghargaan Peringkat I pengguna Cash Management System terbanyak pada rekening virtual di lingkungan Satker Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2022.
Pemberian penghargaan ini disampaikan pada saat kegiatan Konsultasi Teknis Transaksi Bendahara pada Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara hybrid pada Kamis, 17 November 2022.
Hal tersebut diikuti secara virtual, oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Much Ghina Soekarna dan pengelola keuangan Lapas Terbuka Kendal.
Baca juga:
Anak Petani Madiun Bisa Menjadi Kasal
|
Kalapas Terbuka Kendal, Rusdedy melalui Kasubbag Tata Usaha mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang telah memberikan apresiasi atas pengelolaan keuangan di Lapas Terbuka Kendal.
“Lapas Terbuka Kendal dari tahun 2019 telah menerapkan cashless dalam pengelolaan anggaran, hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yang mendorong transaksi cashless di lingkup Pemerintahan, " Ungkapnya.
Lebih lanjut Much Ghina mengucapkan, Alhamdulillah pada tahun 2022 ini, Lapas Terbuka Kendal mendapat peringkat pertama sebagai pengguna CMS terbanyak, Selasa (22/11/22).
Implementasi electronics government atau sering disebut e-gov dalam segala bidang menjadi tuntutan bagi instansi pemerintah. Tak terkecuali di bidang keuangan, sebagai langkah modernisasi transaksi bendahara, satuan kerja (satker) diarahkan untuk membudayakan transaksi non tunai melalui transaksi digital dengan menggunakan metode Cash Management System (CMS).
Sebagai informasi, CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara realtime online.
Selanjutnya, Kalapas Terbuka Kendal, Rusdedy menambahkan bahwa pengelolaan anggaran secara non tunai atau cashless memberikan kemudahan dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran.
“Digitalisasi transaksi semakin memudahkan satker dalam mengelola anggaran. Tidak hanya itu, terwujudnya akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Keuangan oleh satker dapat dicapai dengan meingkatkan budaya transaksi non tunai, ” tutur Rusdedy.
Beberapa manfaat yang diterima Rusdedy dan jajaran pengelola keuangan dalam penggunaan CMS diantaranya dapat memonitor mutasi transaksi dan saldo rekening setiap saat, mencetak rekening koran, transfer dana/pembayaran ke rekening penerima, penyetoran pajak/PNBP melalui MPN G3, serta pembayaran langganan daya dan jasa.
Sebagai upaya mempertahankan prestasi yang telah diraih, Kalapas menyampaikan pesan kepada pengelola keuangan agar selalu mengikuti perkembangan aturan-aturan mengenai pengelolaan anggaran dan tetap menjaga sinergitas yang baik dengan Bank penyedia virtual account.
(N.Son/***)